Sementara modus penyelewengan yang berlangsung dalam e-procurement bisa terjadi hampir di semua tahapan.
“Harapan dari kebijakan berbasis digital oleh pemerintah, dengan tujuan efektivitas dalam mencegah KKN masih minim karena tidak menyentuh akar masalahnya yaitu dapat menghindari korupsi politik dan adanya kongkalikong dibalik meja”jelasnya.
Maulana sebagai Paguyuban pengusaha pribumi berharap Birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan tujuan utama mengurangi lubang-lubang kecil yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk memperkaya diri sendiri. Diperlukan seleksi yang baik dari pimpinan daerah khususnya PJ Gubernur Banten untuk menempatkan orang-orang terbaik dalam mengelola pengadaan barang jasa.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
