Menurutnya, Pemkab Serang perlu lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat bawah dibanding proyek prestisius yang rawan menjadi simbol semata.
“Masjid bisa dibangun kapan saja, tapi pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pendidikan vokasi, infrastruktur pedesaan, dan layanan kesehatan itu yang mendesak. Pemerintah seharusnya peka terhadap ini,” katanya.
Mewaldi juga menyinggung soal keterlibatan publik yang dinilai minim dalam perumusan program prioritas 100 hari kerja tersebut.
“Apakah masyarakat pernah diajak bicara soal ini? Atau ini hanya kepentingan segelintir elit dan yayasan saja? Transparansi dan partisipasi publik sangat penting dalam perencanaan pembangunan,” tegasnya.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
