SERANG, iNewsBanten- Penetapan Yudi Budi Wibowo sebagai calon tunggal Ketua Karang Taruna Provinsi Banten dalam Temu Karya Karang Taruna (TKKT) Banten VI menuai sorotan serius. Kritik datang dari Aliansi Mahasiswa Pejuang Banten (AMPB) yang menilai rangkap jabatan tersebut berpotensi melanggar etika kekuasaan dan melemahkan fungsi pengawasan anggaran daerah.
Sorotan menguat karena Yudi saat ini masih aktif menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, posisi strategis mengelola kewenangan APBD serta pengawasan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut AMPB, persoalan ini tidak berhenti pada aspek legal formal.Rangkap jabatan tersebut dinilai telah memasuki wilayah konflik kepentingan struktural, terutama karena Karang Taruna selama ini kerap bersentuhan langsung dengan program hibah, bantuan sosial, dan pemberdayaan kepemudaan yang bersumber dari APBD.
Koordinator AMPB, Mewaldi, menyebut kondisi ini berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pengawasan dan kepentingan praktis. “DPRD memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi penggunaan uang rakyat secara independen. Ketika pimpinan DPRD berada dalam lingkaran organisasi yang beririsan langsung dengan anggaran, independensi itu dipertanyakan,” ujarnya Sabtu (27/12/2025).
Ia menegaskan, sebagai Wakil Ketua DPRD, Yudi memiliki posisi sentral dalam proses penganggaran daerah. Di sisi lain, Karang Taruna merupakan mitra pemerintah daerah dalam berbagai program sosial dan kepemudaan. “Situasi ini menciptakan konflik kepentingan yang nyata. Fungsi kontrol DPRD berisiko melemah karena adanya kepentingan organisasi yang bergantung pada keputusan anggaran,” kata Mewaldi.
AMPB juga menyoroti proses TKKT Banten VI yang hanya melahirkan satu calon. Minimnya kontestasi dinilai mempersempit ruang demokrasi internal organisasi kepemudaan.
“Calon tunggal ini patut dipertanyakan. Apakah memang tidak ada kader lain, atau ada pengaruh kekuasaan politik yang membuat proses organisasi berjalan tidak seimbang,” ujar Mewaldi.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
