Menurut Setiawan, maraknya alih fungsi lahan, penimbunan area rawa dan saluran air, penyempitan drainase, serta pembangunan yang mengabaikan kajian lingkungan telah menghilangkan daya tampung air secara signifikan. Kondisi ini menyebabkan genangan dan banjir dengan cepat terjadi setiap kali hujan turun dengan intensitas sedang hingga tinggi.
“Penanganan banjir oleh Pemkot Cilegon masih bersifat reaktif dan jangka pendek. Tidak ada langkah tegas untuk menyentuh akar persoalan, yakni pembenahan tata ruang dan penegakan hukum lingkungan,” tegasnya.
Selain itu, Setiawan menyoroti lemahnya penindakan terhadap pelanggaran tata ruang dan lingkungan hidup. Sejumlah aktivitas pembangunan dan usaha tetap berjalan meskipun diduga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan, sementara masyarakat justru menanggung dampak terberat.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
