"Kebutuhan BBM untuk alsintan sering kali mendadak, terutama saat pengolahan lahan, pengairan sawah, maupun masa panen. Ketika petani membutuhkan solar untuk bekerja, terkadang terkendala sistem barcode yang tidak dapat digunakan atau kuota dalam sistem sudah habis. Kondisi ini tentu berdampak pada aktivitas pertanian yang tidak bisa ditunda," ujar Susianto saat ditemui, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, kebijakan pengawasan distribusi BBM subsidi memang perlu dilakukan pemerintah agar tepat sasaran. Namun, mekanisme yang diterapkan seharusnya tidak menimbulkan hambatan baru bagi petani sebagai penerima manfaat.
"Kami mendukung pengawasan distribusi BBM subsidi agar tidak disalahgunakan. Akan tetapi, mekanismenya perlu mempertimbangkan kondisi riil petani di lapangan. Jangan sampai saat petani membutuhkan BBM untuk bekerja justru terhambat oleh persoalan administrasi atau sistem," katanya.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
