"Setahu kami barcode memiliki masa berlaku tertentu. Ketika masa aktif habis, petani harus kembali melakukan pengurusan. Bagi petani kecil, proses tersebut cukup menyita waktu dan membutuhkan biaya tambahan. Kami berharap ada penyederhanaan mekanisme agar petani lebih mudah mengakses BBM subsidi," tambahnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah petani mengaku pernah mengalami kesulitan mendapatkan BBM subsidi karena kuota yang tercatat dalam sistem telah habis meskipun kebutuhan operasional alsintan masih tinggi. Kondisi tersebut disebut berpotensi mengganggu jadwal pengolahan lahan maupun distribusi air ke area persawahan.
Petani berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak terkait dapat melakukan evaluasi terhadap implementasi sistem barcode bagi alsintan. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan pengawasan penyaluran subsidi tetap berjalan, namun tidak menghambat produktivitas sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang ketahanan pangan.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
