Selain itu, pengukuran yang melibatkan 600 responden dari enam kecamatan perlu diikuti keterbukaan hasil penilaian terhadap 18 indikator infrastruktur. Publik perlu mengetahui sektor mana yang memperoleh penilaian rendah, persoalan apa yang paling banyak dikeluhkan, serta langkah konkret pemerintah dalam menindaklanjutinya.
Bagi pengamat kebijakan publik, hasil IKLI seharusnya menjadi instrumen evaluasi dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan berikutnya. Tanpa tindak lanjut yang terukur, survei berisiko hanya menjadi laporan capaian kinerja yang belum menjawab persoalan pelayanan di lapangan.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kota Serang, W. Hari Pamungkas, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Pemerintah juga harus memperhatikan kualitas pelayanan, pemerataan akses, pemeliharaan, keberfungsian fasilitas, serta kenyamanan masyarakat. Hasil IKLI tersebut menjadi salah satu dasar untuk mempertahankan kinerja sekaligus mengevaluasi aspek pelayanan yang masih membutuhkan perbaikan.
“Capaian yang telah melampaui target RPJMD menjadi pijakan untuk mempertahankan kinerja yang sudah baik sekaligus memperbaiki aspek pelayanan yang masih membutuhkan perhatian,” ujar Hari
Editor : Mahesa Apriandi
