Jaksa Ungkap Dugaan Pungli BPN Kota Serang, Uang Rp200 Juta Dibagi Pejabat

SERANG, iNewsBanten – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Serang terungkap dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, Senin (28/9/2026).

Baca Juga

Pemudik Lansia Diduga jadi Korban Pungli di Pelabuhan Ciwandan Cilegon

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serang menyebut adanya pungutan tambahan di luar tarif resmi kepada masyarakat dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Perkara ini melibatkan enam terdakwa, termasuk mantan Kepala Kantah Kota Serang periode 2024-2026, Taufik Rokhman.

Baca Juga

Kades Rahong Santai Hadapi Tudingan Usai Bongkar Dugaan Pungli Oknum PNS Dinsos Lebak

Saat membacakan dakwaan, Kajari Serang Dado Achmad Ekroni menyebut Taufik memiliki peran dalam menentukan kebutuhan dana yang kemudian dihimpun oleh bawahannya.

Baca Juga

Kemenkumham Perangi Narkoba, HP Ilegal, dan Pungli di Lapas

“Terdakwa menentukan besaran kebutuhan dana yang harus dipenuhi dan pemenuhannya terutama bersumber dari Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah serta Seksi Survei dan Pemetaan,” kata Dado.

Pungutan Tambahan hingga Ratusan Ribu Rupiah

Baca Juga

Polresta Cilegon Bongkar! Tak Ada Celah Pungli dalam Layanan Pemutihan Pajak Samsat

Jaksa menyebut besaran pungutan berbeda berdasarkan jenis layanan pertanahan.

Baca Juga

Jangan Titip-Menitip dan Pungli SPMB, Anggota Komisi V DPRD Banten Beri Peringatan

Untuk balik nama, pemohon diduga dikenai tambahan Rp200 ribu hingga Rp350 ribu. Sementara pemecahan, pemisahan, dan penggabungan sertifikat mencapai Rp350 ribu hingga Rp500 ribu per bidang.

Editor: Mahesa Apriandi