“Kami menilai, tanpa evaluasi terbuka terhadap Ketua DPRD, kegagalan kinerja akan terus dinormalisasi, dan DPRD berpotensi berubah dari lembaga perwakilan rakyat menjadi lembaga administratif yang miskin output,” ujarnya.
Suryana menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kepemimpinan legislatif yang berorientasi pada hasil nyata, bukan sekadar aktivitas seremonial.
“Demokrasi lokal membutuhkan pimpinan DPRD yang mampu menghadirkan hasil nyata, bukan sekadar memimpin rapat dan seremonial yang menyerap miliaran rupiah anggaran publik,” pungkasnya.
Desakan tersebut diharapkan menjadi perhatian serius bagi seluruh unsur DPRD di Kabupaten Lebak, sekaligus menjadi momentum perbaikan kinerja legislatif demi akuntabilitas penggunaan uang rakyat.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Lebak, Budi Mulyanto, menyatakan pihaknya belum dapat memberikan konfirmasi terkait capaian kinerja DPRD Lebak.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
